Mas Bram Ingatkan Pemerintah Tetap Solid

Mas Bram Ingatkan Pemerintah Tetap Solid

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG- Menyikapi kondisi saat ini, Ir Bramantyo Suwondo MM,  anggota Komisi 10 DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat mengingat mengingatkan pemerintah, baik pusat ataupun daerah tetap kompak, bisa berkomunkasi lebih baik, satu visi, seiring sejalan dalam penanganan pandemi Covid-19. Kesehatan dan keselamatan rakyat haruslah diutamakan di atas segalanya. Dalam masa krisis dibutuhkan leadership yang kuat, jelas, dibutuhkan sinkronisasi dan kordinasi pemerintah  dalam menghadapi wabah Covid-19, yang jumlah kasusnya terus meningkat. “Masih tampak kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berbeda-beda,” ungkap Mas Bram-panggilan akrab pria kelahiran Purworejo, Jawa Tengah ini. Dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Java Café Wonosobo, Kamis 24 September 2020 itu, Mas Bram berharap pemerintah agar lebih solid dan fokus pada isu-isu kesejahteraan, penegakan hukum, keadilan, dan penguatan rasa nasionalisme. Mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, partai dan kelompok. “Jangan melakukan tindakan dan mengeluarkan pernyataan, aturan/kebijakan yang dapat menimbulkan kontraksi sosial dan polemik di masyarakat,” ungkap anggota DPR RI dari dapil VI Jawa Tengah. Menyinggung kebijakan pemberian kuota oleh Kemdikbud RI yang merupakan dorongan dari Komisi X DPR RI, Mas Bram meminta kepada para orang tua dan siswa dapat menggunakan kuota tersebut sebaik-baiknya untuk kebutuhan PJJ (pembelajaran jarak jauh), bukan untuk nonton, main game, tiktok-an dan lain-lain. “Kami juga masyarakat untuk terus mematuhi protokol Kesehatan, menjaga pola hidup yang sehat, sehingga dapat menghambat bertambahnya kasus terinveksi Covid-19, yang akhirnya dapat menyelamatkan banyak orang,” harap dia. Baca Juga Sigit Minta Pelaksanaan Pilkada Kota Magelang Kedepankan Protokol Kesehatan Dalam sosialisasi yang diikuti oleh sekitar 150 peserta itu, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu mengungkapkan, perubahan (amandemen) UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak 4 kali, ditiadakannya GBHN, dihapuskannya pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang dulu dikenal dengan penataran P4. Perubahan-perubahan ini tentunya membawa pengaruh, seperti dihapuskannya pendidikan Pancasila di sistem pendidikan nasional dan ditiadakannya penanaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat, sedikit banyak berpengaruh pada lunturnya pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. “Tentunya, ini harus diperbaiki supaya kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak melenceng dari dasar negara dan konstitusi kita,” tandasnya. Agar apa yang menjadi tujuan bernegara sebagaimana dalam konstitusi dan cita-cita reformasi terwujud, lanjutntya, kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi penting. Bagi anggota MPR, selain sebagai sarana bersilaturahmi dengan masyarakat/konstituen yang telah memilih mereka, kegiatan sosialisasi ini sebagai sarana pemahaman, pembelajaran bersama, pendidikan politik kepada masyarakat di daerah pemilihan akan pentingnya 4 pilar ini untuk menguatkan rasa kebangsaan dan keutuhan bangsa dari anasir-anasir pemecah belah bangsa. (rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: